Jakarta, Aktual.com — Koordinator Formappi Sebastian Salang mengatakan bahwa publik sangat membutuhkan figur menteri yang terbuka dan blak-blakan. Keinginan publik ini diyakini akan diakomodir Presiden Joko Widodo, sebab bagaimanapun kinerja pemerintahannya ditentukan oleh kinerja para pembantunya di kabinet.

Gaya komunikasi terbuka dan blak-blakan itu salah satunya ditunjukkan Menko Maritim Rizal Ramli. Ia mempertanyakan jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan gaya komunikasi beberapa menteri yang blak-blakan dan transparan.

“Saya menilai gaya komunikasi Rizal Ramli sangat dibutuhkan oleh Presiden Jokowi Widodo dan publik diuntungkan,” katanya ditulis Sabtu (21/5).

“Perlu diingat kegaduhan yang dibuat Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said bersifat positif. Mereka membuka kebobrokan yang terjadi di pemerintahan dan publik sangat membutuhkan itu,” lanjut Sebastian.

Ia mengaku tidak sependapat dengan Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI, Dadang Rusdiana, yang meminta Presiden Jokowi mencopot Rizal Ramli atau Sudirman Said karena dinilai kerap membuat gaduh.

Rizal Ramli, kata Sebastian, sudah hadir sebagai menteri dengan terobosan-terobosan kebijakan yang baik untuk publik. Kalaupun Presiden Jokowi ingin mereshuffle kabinet, yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kinerja itu sendiri.

“Jangan mereshuffle menteri yang sudah membuktikan kinerjanya kepada publik,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madami (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, wacana reshuffle kabinet yang menguat paska Munaslub Golkar hendaknya dilakukan dengan tolak-ukur atau capaian yang sesuai dengan gagasan besar Nawa Cita.

Sebab di Kabinet Kerja ada menteri yang bekerja sesuai dengan Nawa Cita dan sebaliknya ada menteri yang bekerja tidak sesuai dengan Nawa Cita. Mereka yang tidak menyesuaikan gagasan besar Presiden Joko Widodo selalu bekerja dengan membawa agenda tersendiri.

Ada juga menteri yang berada di tengah-tengah, mereka bekerja sesuai arahan Presiden tetapi lupa melihat fenomena kekinian.

Sumber :

http://www.aktual.com/jokowi-disarankan-copot-menteri-tidak-sesuai-nawa-cita/

Tindakan teror yang dilakukan pihak aparat terhadap aktivitas literasi menimpa setidaknya dua penerbit dan satu toko buku di Yogyakarta, yakni penerbit Narasi di daerah Deresan, penerbit Resist Book di Maguwoharjo serta Toko Buku Budi di daerah Caturtunggal. Peristiwa berlangsung antara hari Selasa-Rabu, 10-11 Mei 2016. Adhe Ma’ruf dari Masyarakat Literasi Yogyakarta menyatakan bahwa pembungkaman atas pandangan yang berbeda merupakan aksi yang bertentangan dengan konstitusi, penyeragaman opini melalui pelarangan buku merupakan cara-cara yang tidak demokratis. “Selama aparat keamanan tidak memahami konten buku dan selama kegiatan literasi tidak mampu menjelaskan ke pemerintah atau aparat maka akan terjadi kesalahpahaman terus menerus, hasilnya akan sangat mungkin terjadi pelarangan, perampasan, penyitaan atas buku atau literasi di masa depan,” papar Adhe, kepada Aktual.com, Selasa (17/5). Selain peristiwa yang terjadi di Yogyakarta, pemberangusan buku juga terjadi diberbagai wilayah di Indonesia diantaranya Kediri, Tegal, Gresik, Cirebon dan Bandung. Untuk itu Adhe menghimbau agar masyarakat jernih dalam melihat persoalan ini, Masyarakat Literasi Yogyakarta yang diwakilinya diakui tidak pernah mengupayakan keberpihakan terhadap suatu falsafah atau ideologi tertentu. “Kami berdiri di atas garis NKRI dan Pancasila, kami adalah pihak yang berusaha terus memberi asupan pengetahuan pada masyarakat melalui buku maupun kegiatan-kegiatan lain. Kami berharap kedepan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang merugikan dunia literasi indonesia,” ujar Adhe. Ditambahkan Adhe, Indonesia berada di posisi 61 dari 63 negara yang tingkat literasinya buruk, hanya satu tingkat diatas Boswana. Aspek-aspek literasi seperti menulis, membaca, menerbitkan dan menjual buku terhitung masih minim sehingga Indonesia terjerambab di urutan bawah. Yogyakarta sendiri menjadi penyuplai sekitar 40 persen kebutuhan buku nasional melalui 150 lebih jumlah penerbit buku yang ada, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada tingkat produksi buku di Indonesia karena masih lebih kecil dibanding negara-negara lain di Asia. “Kondisi itu mengkhawatirkan kami, jika tidak diatasi kayaknya bodoh sekali negara ini. Tapi kenapa ditengah berbagai hambatan yang dialami dunia buku dan literasi kita, kejadian pemberangusan buku di banyak wilayah malah terjadi? Ini membuat kita semakin miris, sangat disesalkan,”

Sumber : 

http://www.aktual.com/pelarangan-buku-adalah-bentuk-perburukan-dunia-literasi-indonesia/